Disoal Warga, Alokasi Dana Desa Tahun 2023 Nagori Bandar Jawa Tidak Transparan

SIMALUNGUN - Proses pengerjaan pembangunan infrastruktur berupa perkerasan rabat beton telah rampung dikerjakan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK ; red), merupakan alokasi Anggaran Dana Desa Tahun 2023 yaitu senilai 40 % disebut Tahap I.

Informasi disampaikan narasumber, pengelolaan Dana Desa itu diatur Pemerintah Pusat dan pembangunan rabat beton telah rampung di Huta I, Nagori Bandar Jawa, Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Kamis (25/05/2023) sekira pukul 11.00 WIB.

Baca juga: Motivasi Kader, TP PKK Kabupaten Magelang Gelar Evaluasi Dan Verifikasi 10 Program Pokok PKK

"Sejumlah Rp 168.767.478 Dana Desa Tahun 2023 ini digunakan untuk pembangunan rabat beton dan warga bertanya, soal 40 % itu, berapa jumlah nominalnya, " ungkap nara sumber saat ditemui jurnalis indonesiasatu.co.id di seputaran Nagori Bandar Jawa.

Kemudian, nara sumber menjelaskan, setelah pembiayaan rabat beton, tentunya Dana Desa akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan lainnya dan tudingan warga menyebutkan, pihak pemerintah Nagori Bandar Jawa tidak transparan. 

Baca juga: Pj. Bupati Sidoarjo Hudiyono : Pilkades Serentak Sidoarjo Sudah Sesuai Instruksi Kemendagri

"Setau kami, ada beberapa kegiatan yang ditentukan, termasuk peningkatan perekonomian melalui program Ketahanan Pangan. Berapa jumlah alokasinya dan dalam bentuk apa kegiatannya, warga tidak mengetahui, bang, " sebut nara sumber mengakhiri.

Terkait hal ini, Herman salah seorang Aktivis sosial masyarakat saat dihubungi melalui selularnya menyampaikan, Anggaran Dana Desa dalam pengelolaannya, dilakukan secara transparan dan dipastikan, pihak Pemerintah Nagori Bandar Jawa memahami kewajiban terhadap masyarakatnya.

Baca juga: Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar: Jadi Bicara Digitalisasi itu Sebenarnya Kalau Makronya ya Digitalisasi Desa

"Dalam pelaksanaan setiap kegiatan bersumber dari uang negara, sepatutnya pihak Pemerintahan Nagori Bandar Jawa menyampaikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat dan itu sesuai UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, " terang Herman yang berprofesi sebagai pewarta media cetak dan online.

Sementara, Pj. Pangulu Nagori Bandar Jawa Nova dikonfirmasi melalui sambungan percakapan selularnya, tentang penyampaian warga terkait alokasi Dana Desa tahun 2023 tidak transparan dalam pengelolaannya.
 
Kemudian, Pj. Pangulu Nagori Bandar Jawa menanggapi, saat dihubungi berada di Raya, Ibukota Kabupaten Simalungun dan kepada jurnalis indonesiasatu.co.id grup media online dikatakan dapat menemuinya pada keesokan hari.

Baca juga: Keynote Speech di Simposium UN DESA, Kemendes PDTT Tegaskan Komitmen Indonesia untuk Pencapaian SDGS 2030

"Saya lagi ikuti Vitcom di Raya saat ini. Besok ajalah jumpa, " sebutnya dalam percakapan selular.

Terpisah, Kasi PMN Kecamatan Bandar Suriadi dihubungi melalui pesan percakapan selular menanggapi pertanyaan jurnalis indonesiasatu.co.id grup media online tentang prioritas pelaksanaan kegiatan alokasi DD Tahun 2023.

Baca juga: Pemdes Karanggintung Cilacap Saluran BLT-DD Tahun 2021 Tahap Dua

Terkait, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan mengacu pada PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa tentang prioritas kegiatan, salah satunya pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan ketahanan pangan dan kegiatan lainnya.

"Iya, untuk ketahanan pangan dan yang cair baru 40 persen, bang, " tulisnya dalam pesan singkat